Pendidikan Indonesia: Harga yang Dibayar Untuk Sebuah Nama


Pendidikan Indonesia kini menjadi momok bagi masyarakat. Persaingan memperebutkan prestis dan nama memaksa institusi pendidikan menghalalkan segala cara untuk tetap menjadi pilihan di tengah mahalnya biaya untuk mengecap pendidikan. Kecurangan dan ketidakjujuran tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk dilakukan demi memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembenahan dalam pola pikir dan sistem dalam pendidikan Indonesia harus segera dilakukan agar pendidikan kembali ke tujuan awalnya sebagai sarana untuk mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka seutuhnya.

Hari ini, 68 tahun telah terlewat dalam babak pergulatan Indonesia untuk menjadi sebuah negara dan bangsa yang utuh. Masih terngiang bagaimana sorak-sorai gemuruh yang meneriakan kata “Merdeka” bergema di udara.  Pagi ini juga sama. Di sebuah lapangan di tengah kota. Ratusan kepala terlihat berjejer menghadap tiang bendera, mendongak ke atas dengan telapak tangan kanan yang dirapatkan di dekat pelipis, entah untuk memberi hormat atau hanya melindungi wajah dari terik matahari pagi. Mengingatkan kita bahwa tidak perlu lagi menggenggam senapan dan bambu runcing dan tidak ada lagi yang menembaki kita ketika mengibarkan bendera. Perjuangan untuk bangsa dan negara bukan lagi lewat baku tembak dan adu senjata, melainkan melalui pendidikan.

Upacara Bendera (Isya Triansyah)

Upacara Bendera (Isya Triansyah)

Pada tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara, tokoh dan pelopor pendidikan di Indonesia, membentuk organisasi Taman Siswa dengan harapan masyarakat Indonesia dalam perjuangannya menjaga kebudayaan dan membangun diri dapat menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi taman siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuangan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. “Ing ngarso sung tolodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani” bukan hanya menjadi semboyan ataupun kata manis, namun telah mengakar dalam pendidikan yang diimpikan oleh Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yang dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang makmur juga berbudi yang luhur.

Pendidikan Indonesia kini

Sekarang setelah seabad berlalu, realisasi pendidikan Indonesia malah menjadi momok bagi masyarakatnya sendiri. Pendidikan tidak lagi berlandaskan semangat yang sama, semangat untuk memerdekakan Indonesia seutuhnya. Pendidikan tidak lagi mengutamakan nilai-nilai manusiawi yang seharusnya ditanamkan ke masing-masing individu melainkan angka-angka. Pendidikan kini berakhir hanya sebagai rutinitas, dimana orang-rang pergi ke sekolah bukan lagi untuk meningkatkan derajat diri dengan menambah kapasitas diri sebagai insan yang cakap dalam berpikir dan bertindak melainkan hanya untuk memastikan nilai yang baik tertulis di ijazah setelah lulus dari institusi pendidikan yang dijalani.

Bagi peserta didik di Indonesia kini, berbuat kecurangan, seperti menyontek atau merekayasa nilai rapor, bukan lagi hal yang tabu. Semua itu sah dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua komponen dari sistem pendidikan Indonesia tidak luput dari pola pikir yang mengerikan ini: pelajar sebagai objek, institusi pendidikan dan pemerintah sebagai subjek dalam sistem pendidikan. Padahal dalam sebuah sistem pendidikan yang demokratis, seharusnya baik peserta didik maupun institusi dan pemerintah berada dalm posisi yang sejajar, dan tidak dibeda-bedakan.

Kini kita berada di masa dimana Institusi pendidikan tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pemegang amanat dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Persaingan memperebutkan prestis dan nama membuat gelap mata sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Pendidikan tidak lagi dinilai dari bagaimana individu-individu hasil cetakan dari proses pendidikan tersebut melainkan dinilai dengan membandingkannya dengan angka-angka sebagai standar. Kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kemampuan bekerja sama, tidak akan ada artinya. Jika akhirnya nilai dibawah angka tersebut, anda akan di cap “GAGAL”. Pada akhirnya, permaslahatan individu-individu hasil dari sebuah proses pendidikan dapat membawa masyarakatnya menuju kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik tidaklah lagi menjadi tolok ukur.

(sumber: memegenerator.com)

(sumber: memegenerator.com)

Hal ini paling kentara terjadi saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) setiap tahunnya. Dalam 4 tahun terakhir, UN selalu diwarnai dengan kasus kecurangan dalam pelaksanaanya. Mulai dari kecurangan siswa yang membawa bocoran jawaban yang dapat dibeli dari sumber-sumber yang dekat dengan penyelenggara UN, distribusi jawaban yang terkoordinasi baik oleh pihak sekolah, pembocoran soal UN, dan berbagai bentuk kecurangan yang lain.

Hal ini terjadi karena tidak ada yang mau dicap “gagal”. Siswa tidak mau dicap “gagal” hanya karena tidak berhasil lulus UN, sehingga lebih baik mencontek atau berbuat curang. Sekolah tidak mau dicap “gagal” hanya karena anak didiknya ada yang tidak lulus UN. Pemerintah tidak mau dicap “gagal”, hanya karena sistem yang dibuat, nyatanya, hanya berbuah ketidakjujuran. Dan hasilnya, kita tidak dapat memastikan apakah pendidikan kita telah berjalan baik ataukah hanya “dirancang” untuk terlihat seperti itu.

 Tut Wuri Handayani

Ki Hajar Dewantara (sumber: lensasejarah.wordpress.com)

Ki Hajar Dewantara (sumber: lensasejarah.wordpress.com)

Apa yang terjadi pada pendidikan Indonesia kini merupakan lingkaran setan. Pendidik menghalalkan kecurangan dalam pendidikan maka yang dididik akan melihat kecurangan sebagai hal yang lumrah. Ketika yang dididik menjadi pendidik, maka siklus seperti itu akan terus berlanjut. Maka, pendidikan di Indonesia harus dibenahi. Kita tidak akan melihat kemajuan dalam 10 atau 20 tahun ke depan jika pola pikir terhadap pendidikan masih tidak berubah.

Pendidikan di Indonesia perlu untuk kembali menghidupkan semangat dalam semboyan “Ing ngarso sung tolodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani.” Institusi pendidikan haruslah dapat menjadi pendidik yang dapat memberi teladan, membantu mengembangkan potensi dan ide dari peserta didik, dan mampu mendorong sistem pendidikan semata-mata untuk kemajuan bangsa, bukan lagi keuntungan pribadi ataupun institusi. Sistem pendidikan harus kembali ke fitrahnya sebagai sarana untuk membentuk kepribadian bangsa. Proses pendidikan di Indonesia harus bisa mengembangkan kepercayaan diri dalam diri setiap individu, sehingga kita tidak akan melihat kecurangan hanya sebagai tindakan yang keliru tapi juga hal yang tidak perlu dilakukan. Niscaya, pendidikan Indonesia dapat kembali menjadi sarana untuk memerdekakan diri secara utuh.

***

Penulis :

DSC05240 300p

Gede Surya Marteda

@GedeMarteda

linguist and science addict

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s